Anggota DPRD Minta Pemda Pertegas Penanganan LGBT Di Gorontalo Utara

SuluhBangsa.com, Gorontalo Utara – Anggota DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, meminta Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara segera menindaklanjuti surat edaran tentang larangan aktivitas waria dan LGBT. Ia menilai surat edaran itu belum cukup jika pemerintah tidak mengambil langkah nyata.

Windra meminta pemerintah melarang keterlibatan waria dan LGBT dalam berbagai kegiatan hajatan. Menurutnya, langkah itu dapat menekan perkembangan aktivitas LGBT di Gorontalo Utara.

Ia juga mengaitkan isu LGBT dengan kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak. Pernyataan tersebut merupakan pandangan yang disampaikan. Ia tidak menyertakan data atau bukti pendukung dalam keterangannya.

“Untuk tidak melibatkan LGBT dalam acara-acara hajatan, maka ini harus di-follow up lagi. Supaya kegiatan aktivitas LGBT ini tidak semakin meluas,” kata Windra.

kepada Awak Media, Windra meminta pemerintah menutup ruang aktivitas LGBT di Gorontalo Utara.

Ia menilai praktik tersebut bertentangan dengan norma agama dan falsafah masyarakat Gorontalo, yaitu adat bersendi sara, sara bersendi Kitabullah.

Menurut Windra, pemerintah perlu segera menindaklanjuti surat edaran yang telah diterbitkan. Ia ingin pemerintah mengambil langkah yang lebih konkret agar aktivitas tersebut tidak terus berkembang.

Windra juga mengusulkan pemerintah mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, forum itu dapat membahas penegasan dalam penerbitan izin keramaian.

Ia berharap pemerintah meminta setiap penyelenggara kegiatan tidak menghadirkan waria dalam acara hajatan. Menurutnya, langkah tersebut dapat menekan aktivitas LGBT di daerah.

Selain itu, Windra meminta pemerintah menyusun perangkat kebijakan yang lebih kuat. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi dasar pelaksanaan pengawasan di lapangan.

“Pemda harus menyiapkan perangkat kebijakan yang lebih tegas terhadap praktik pelaku LGBT,” ujarnya.

Windra berharap Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara meningkatkan penanganan terhadap aktivitas LGBT. Menurutnya, persoalan itu dapat mempengaruhi tatanan sosial masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum memberikan tanggapan atas desakan tersebut. Redaksi akan memperbarui berita ini setelah memperoleh keterangan resmi dari pemerintah daerah.