Peringatan Keras DPRD Gorut: Dalam Pembahasan Anggaran, OPD Tanpa Data Lebih Baik Pulang!

SuluhBangsa.com, – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, menunjukkan sikap tegas.

Ia menyoroti ketidaksiapan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat membahas anggaran bersama legislatif.

Windra meminta rapat menolak OPD yang tidak membawa data lengkap.

Sentil Pimpinan OPD yang Datang ‘Tangan Kosong’

“Kalau pimpinan OPD tidak bawa data, tidak usah dibahas. Ini menunjukkan keseriusan,” tegas Windra.

Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Rapat Paripurna DPRD ke-48. Rapat tersebut beragenda penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS TA 2026.

Menurut Windra, kelengkapan data merupakan kunci vital. Kehadiran dokumen pendukung membuat rapat anggaran berjalan efektif.

Langkah ini juga melahirkan keputusan yang tepat sasaran. Sayangnya, ia menilai sejumlah pimpinan OPD masih terkesan main-main.

“Bagaimana kita akan membahas anggaran ini secara maksimal sementara data tidak ada? Ada yang datang dengan tangan kosong. Ketika kami tanya, mereka tidak bisa menjawab,”cecarnya.

Inkonsistensi Data Menyulitkan Banggar DPRD

Windra juga menyoroti inkonsistensi penyajian data antara eksekutif dan legislatif. Perbedaan dokumen dari pemerintah daerah sering menyulitkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Kondisi ini merintangi anggota dewan dalam mencermati anggaran secara detail.

Oleh karena itu, Windra mendesak pimpinan daerah turun tangan. Pimpinan daerah harus menertibkan jajarannya.

Setiap OPD yang menghadiri pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) wajib siap dan transparan.

Soroti Target Pendapatan yang Tidak Realistis

Di luar masalah berkas, Windra menyentil proses penyusunan target pendapatan daerah. Ia menilai target tersebut acap kali tidak realistis.

Penyusunannya pun minim data pendukung. Pematokan angka yang terlalu tinggi hanya akan mengorbankan program belanja OPD.

“Kita tidak mau ada OPD yang dikorbankan. Jangan tempelkan belanja pada sumber pendapatan yang tidak jelas. Jika satu OPD tidak terealisasi, OPD lain juga jangan realisasikan,” tegasnya.

Bukan Sekadar Formalitas Tahunan

Windra mengingatkan makna penting pembahasan anggaran. Agenda ini bukan sekadar formalitas tahunan.

Proses ini menyangkut tata kelola keuangan daerah. Masyarakat Gorontalo Utara akan merasakan langsung dampaknya.

Ia berharap Pemda dan DPRD memperkuat kesepahaman. Kedua pihak harus menyusun target belanja dan pendapatan secara akuntabel.