Dukung APBD 2027, Fraksi Golkar Desak Anggaran Lebih Tepat Sasaran

suluhbangsa.com, – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Gorontalo Utara mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2027 untuk memasuki pembahasan berikutnya.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Rina Polapa, menyampaikan dukungan itu dalam Rapat Paripurna ke-51 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (28/9/26). Rina membacakan pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2027.

Fraksi Golkar melihat arah kebijakan pembangunan dalam RAPBD 2027 sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fokus tersebut mencakup peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Sebagai salah satu partai pengusung pasangan Bercahaya, Fraksi Golkar menyatakan komitmen untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski mendukung, Golkar memberikan sejumlah catatan. Fraksi meminta DPRD dan pemerintah daerah membahas anggaran secara cermat. Setiap program harus memiliki sasaran, sumber pendanaan, penerima manfaat, serta indikator keberhasilan yang jelas.

“Keberhasilan pembangunan harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,”” kata Rina saat membacakan pandangan fraksi.

Menurut Golkar, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah menetapkan prioritas secara tepat. Karena itu, pembahasan RAPBD 2027 perlu memperjelas hubungan antara sasaran pembangunan, alokasi anggaran, lokasi kegiatan, dan penerima manfaat.

Soroti Kemandirian Fiskal

Fraksi Golkar turut mencermati struktur pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 yang mencapai Rp720,88 miliar.

Pemerintah daerah menargetkan PAD sebesar Rp63,74 miliar, pendapatan transfer Rp648,36 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,76 miliar.

PAD hanya menyumbang sekitar 8,84 persen dari total pendapatan daerah. Karena itu, Golkar mendorong pemerintah memperkuat sumber pendapatan daerah secara bertahap.

Fraksi meminta pemerintah memperbaiki pendataan objek pajak dan retribusi. Pemerintah juga perlu mempermudah pembayaran, memperketat pengawasan penerimaan, serta mengoptimalkan aset daerah secara produktif dan transparan.

Golkar mengingatkan pemerintah agar peningkatan PAD tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha kecil. Pemerintah perlu memperluas basis ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki tata kelola, dan mencegah kebocoran penerimaan.

Fraksi juga meminta pemerintah menyusun target pendapatan berdasarkan perhitungan realistis. Pemerintah perlu menjadikan pengalaman penyesuaian target PAD dalam perubahan APBD 2026 sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan target 2027.

Selain mengoptimalkan PAD, Golkar mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Langkah itu dapat membuka peluang dukungan pendanaan untuk pembangunan daerah.

Belanja Harus Berdampak

RAPBD 2027 mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp706,68 miliar. Anggaran tersebut mencakup belanja operasi Rp535,74 miliar, belanja modal Rp46,84 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp123,09 miliar.

Pemerintah juga mengalokasikan belanja pegawai sebesar Rp362,61 miliar.

Fraksi Golkar mendukung pemenuhan hak aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, pemerintah perlu mengimbanginya dengan peningkatan disiplin, produktivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Golkar juga mencermati alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp161,66 miliar. Fraksi meminta pemerintah memastikan setiap belanja benar-benar menunjang operasional dan pelayanan publik.

Fraksi juga mendorong pemerintah menajamkan belanja rapat, perjalanan dinas, dan kegiatan administratif. Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat membuka ruang anggaran bagi program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Perhatian

Di sektor pendidikan, Fraksi Golkar mendukung peningkatan kualitas ruang belajar, sarana pembelajaran, dan pemerataan tenaga pendidik.

Golkar juga mendorong pemerintah mendata anak yang tidak bersekolah dan memberikan pendampingan agar mereka kembali memperoleh layanan pendidikan.

Fraksi mengapresiasi revitalisasi SMP Negeri 1 Sumalata Timur yang dimulai pada Juni 2026. Golkar meminta pemerintah melanjutkan program tersebut dengan memetakan kebutuhan sekolah, mengawasi mutu pekerjaan, dan merawat fasilitas yang telah tersedia.

Di bidang kesehatan, Golkar meminta pemerintah meningkatkan pelayanan puskesmas dan fasilitas kesehatan. Fraksi juga menyoroti ketersediaan obat, pemerataan tenaga kesehatan, serta kemudahan akses rujukan.

Pemerintah perlu memperkuat pelayanan ibu dan anak, perbaikan gizi, pencegahan stunting, penyediaan air bersih, sanitasi, serta pendampingan keluarga.

Fraksi Golkar turut mendukung langkah pemerintah daerah mendorong pendidikan dokter spesialis dan meninjau pelayanan di RSUD dr. Zainal Umar Sidiki.

Golkar juga meminta pemerintah melanjutkan pengawasan program Makan Bergizi Gratis melalui koordinasi dan pemantauan mutu pelaksanaan.

Dorong Ekonomi Lokal dan Infrastruktur

Di sektor ekonomi, Fraksi Golkar mendorong pemerintah memperkuat pertanian, perikanan, usaha mikro dan kecil, serta sektor ekonomi berbasis potensi lokal.

Menurut Golkar, pemerintah tidak cukup memberikan bantuan kepada petani dan nelayan. Pemerintah juga perlu membantu kebutuhan produksi, pendampingan usaha, pengolahan hasil, akses pasar, dan kemitraan.

Fraksi turut mencermati peluang pengembangan peternakan dan proyek hilirisasi industri ayam terintegrasi di Desa Tolongio. Golkar meminta pemerintah menyiapkan ruang bagi petani pemasok, pelaku usaha, dan tenaga kerja lokal untuk terlibat.

Pada sektor perikanan, Golkar menyoroti pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tolinggula Pantai. Fraksi meminta pemerintah menyiapkan pengelolaan fasilitas, pendampingan nelayan, serta akses pemasaran agar pembangunan tersebut memberi manfaat ekonomi.

RAPBD 2027 mengalokasikan belanja modal sebesar Rp46,84 miliar. Dari jumlah itu, Rp16,62 miliar diarahkan untuk jalan, jaringan, dan irigasi.

Golkar meminta pemerintah menentukan prioritas infrastruktur berdasarkan tingkat kerusakan, kebutuhan pelayanan, jumlah penerima manfaat, dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.

Pemerintah juga perlu memperhitungkan akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, sentra produksi, dan permukiman saat menentukan lokasi pembangunan.

Soroti Bencana dan Krisis Air

Fraksi Golkar turut menyoroti kesiapsiagaan menghadapi bencana dan persoalan lingkungan hidup.

Pemerintah mengalokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp1 miliar. Golkar meminta pemerintah mengevaluasi kecukupan anggaran tersebut dengan melihat peta risiko dan kebutuhan penanganan keadaan darurat.

Selain menangani bencana, pemerintah perlu memperkuat pencegahan, kesiapan personel dan sarana, serta koordinasi hingga tingkat desa.

Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian Golkar. Fraksi mencatat BPBD menyalurkan 10.800 liter air bersih kepada 107 kepala keluarga di tiga desa sebagai respons terhadap kekeringan.

Golkar meminta pemerintah menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi RAPBD 2027. Pemerintah perlu memperkuat ketersediaan air bersih, sarana distribusi darurat, dan perlindungan sumber air.

Minta Dokumen Anggaran Konsisten

Fraksi Golkar juga mencermati struktur pembiayaan RAPBD 2027.

Pendapatan dan belanja daerah menghasilkan surplus Rp14,19 miliar. Pemerintah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp4,66 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp18,85 miliar.

Golkar meminta pemerintah mengelola pembiayaan dengan memperhatikan kepastian penerimaan, ketepatan perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), serta kemampuan kas daerah.

Fraksi juga meminta pemerintah menjelaskan kewajiban daerah, jadwal pembayaran utang, dan manfaat penyertaan modal daerah sebesar Rp500 juta.

Selain substansi anggaran, Golkar meminta pemerintah menyelaraskan angka, nomenklatur, tahun anggaran, dan redaksi antara Nota Keuangan, batang tubuh Raperda, dan lampirannya.

Fraksi menemukan beberapa penyebutan Kabupaten Gorontalo dalam dokumen. Golkar meminta pemerintah menggantinya menjadi Kabupaten Gorontalo Utara.

Fraksi juga meminta pemerintah memperbaiki judul ringkasan RAPBD yang masih mencantumkan tahun 2026 agar sesuai dengan dokumen Tahun Anggaran 2027.

Pada akhirnya, Fraksi Golkar menerima dan mendukung Raperda APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2027 untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya.

“Fraksi Golkar berkomitmen mendukung kebijakan dan langkah pemerintah daerah yang membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara,” kata Rina Polapa.

Meski mendukung pemerintah daerah, Fraksi Golkar menegaskan akan tetap menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara bertanggung jawab.

Fraksi berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat memperkuat pelayanan publik, memperluas kesempatan ekonomi, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Gorontalo Utara. (Adrian/suluhbangsa)