Paripurna Ke-51: Fraksi Hanura-PKS Minta Pemda imbangi Belanja Pegawai Dengan Peningkatan Pelayanan

SuluhBangsa.com, – Fraksi Hanura-PKS DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menyoroti dua persoalan utama dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Keduanya adalah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dan besarnya alokasi belanja pegawai.

Catatan tersebut disampaikan Fraksi Hanura-PKS dalam Rapat Paripurna ke-51 DPRD Gorontalo Utara. Pandangan umum fraksi dibacakan Juru Bicara Evlin Kudjiman Sunge, S.TP.

Dalam pandangannya, Fraksi Hanura-PKS terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2027.

Fraksi kemudian mencermati sejumlah komponen dalam rancangan APBD tersebut. Salah satunya berkaitan dengan struktur pendapatan daerah.

Pendapatan daerah pada 2027 direncanakan mencapai Rp720,88 miliar. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp63,74 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp648,36 miliar.

Menurut Fraksi Hanura-PKS, komposisi tersebut menunjukkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih cukup tinggi.

Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sumber pendapatan dari dalam daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.

Selain itu, pemerintah diminta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Pengembangan investasi juga dinilai penting untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Belanja Pegawai Jadi Perhatian

Fraksi Hanura-PKS juga memberikan perhatian terhadap rencana belanja daerah yang mencapai Rp706,68 miliar.

Dari jumlah tersebut, belanja operasi direncanakan sebesar Rp535,74 miliar. Sementara belanja pegawai mencapai Rp362,61 miliar.

Fraksi meminta besarnya belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik.

Produktivitas aparatur juga menjadi perhatian. Fraksi menilai belanja pegawai perlu dikelola agar tidak mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan dan pelayanan dasar.

Catatan tersebut sejalan dengan kondisi fiskal yang disampaikan dalam Nota Keuangan. Besarnya belanja pegawai, termasuk PPPK, menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan APBD 2027.

Dorong Pemerataan Infrastruktur

Selain persoalan fiskal, Fraksi Hanura-PKS meminta pemerintah memperhatikan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan jalan, jaringan dan irigasi harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan antar wilayah juga perlu menjadi pertimbangan.

Fraksi menilai pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, penentuan program perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Pendidikan dan Kesehatan

Sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi perhatian Fraksi Hanura-PKS.

Anggaran pendidikan diharapkan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Salah satunya melalui upaya mengurangi angka putus sekolah.

Sementara pada sektor kesehatan, anggaran diminta mendukung peningkatan sarana dan prasarana. Ketersediaan obat serta alat kesehatan juga perlu mendapat perhatian.

Fraksi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas dan rumah sakit.

Pengelolaan APBD Harus Transparan

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Fraksi Hanura-PKS meminta pelaksanaan APBD 2027 dilakukan secara transparan.

Penggunaan anggaran juga harus efektif, efisien dan tepat sasaran. Setiap pelaksanaan program harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Untuk pembiayaan daerah, fraksi meminta pemerintah mengelola penerimaan dan pengeluaran pembiayaan secara hati-hati.

Termasuk penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan pembayaran kewajiban daerah. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pada bagian akhir pandangannya, Fraksi Hanura-PKS menyatakan dapat menerima Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Penerimaan tersebut tetap disertai sejumlah catatan dan masukan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna.

Fraksi berharap seluruh tahapan pembahasan APBD 2027 berjalan sesuai mekanisme dewan. Kebijakan anggaran diharapkan mampu mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara.