suluhbangsa.com, – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menyoroti kualitas belanja dan arah pembangunan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
NasDem meminta pemerintah daerah tidak menjadikan tingginya serapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan APBD. Menurut fraksi, yang lebih penting adalah dampak nyata program terhadap kehidupan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Hendra Nurdin, dalam Rapat Paripurna ke-51 DPRD Gorontalo Utara. Senin (28/09/26)
Dalam pandangan umumnya, NasDem menyebut APBD bukan hanya dokumen yang memuat angka pendapatan dan belanja. APBD juga menjadi instrumen kebijakan publik yang menggambarkan prioritas pembangunan serta keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
Fraksi meminta setiap rupiah dalam APBD 2027 memiliki tujuan, sasaran dan indikator keberhasilan yang jelas. Penerima manfaat serta dampak program juga harus dapat diukur.
APBD Harus Berangkat dari Kebutuhan Masyarakat
NasDem mendorong penyusunan APBD 2027 menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat atau needs based budgeting.
Program pemerintah, menurut fraksi, harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Persoalan tersebut kemudian diterjemahkan dalam program, kegiatan, anggaran dan indikator kinerja yang terukur.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, kualitas pendidikan, infrastruktur dasar, banjir, lingkungan serta kekeringan.
NasDem juga menyoroti rendahnya kapasitas PAD, pemberdayaan UMKM dan penguatan sektor pertanian, perikanan, peternakan serta ekonomi lokal.
Pemerataan pembangunan antarkecamatan dan antardesa juga diminta menjadi bagian dari arah kebijakan APBD 2027.
Fraksi menilai keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari berapa besar anggaran yang terserap. Pemerintah harus mampu menunjukkan perubahan yang terjadi setelah anggaran tersebut digunakan.
Dorong Kemandirian Fiskal
Persoalan pendapatan daerah turut mendapat perhatian Fraksi NasDem.
Fraksi meminta pemerintah memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai target PAD 2027, realisasi tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan pajak dan retribusi, serta potensi pendapatan yang belum tergali.
NasDem juga meminta penjelasan terkait strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, optimalisasi aset daerah, pengelolaan badan usaha milik daerah hingga langkah mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Peningkatan PAD, menurut fraksi, tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat dan dunia usaha secara tidak proporsional.
Sebaliknya, pemerintah didorong memperluas basis ekonomi, meningkatkan kepatuhan, melakukan digitalisasi pemungutan, memperbaiki pelayanan dan mengoptimalkan aset daerah.
Belanja Harus Berdampak
NasDem juga meminta adanya keseimbangan antara belanja aparatur, pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Untuk belanja pegawai, pemerintah diminta menjaga pertumbuhannya agar tetap sesuai dengan kapasitas fiskal daerah. Belanja aparatur harus berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada sektor infrastruktur, Fraksi NasDem meminta pemerintah memperhitungkan biaya pemeliharaan dan keberlanjutan manfaat infrastruktur. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik.
Sementara anggaran pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, jalan, perumahan dan perlindungan sosial diminta disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Kemiskinan dan Stunting Jadi Perhatian
Fraksi NasDem meminta penanganan kemiskinan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Pemerintah diminta memiliki data sasaran, lokasi konsentrasi kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin hingga indikator keberhasilan setiap program.
NasDem mendorong program yang tidak hanya memberikan bantuan sosial. Program juga perlu mendorong keluarga miskin agar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih mandiri.
Pada sektor kesehatan, stunting dinilai membutuhkan penanganan lintas sektor. Upaya tersebut mencakup kesehatan, gizi, sanitasi, air bersih, pendidikan keluarga dan pola pengasuhan.
Fraksi meminta setiap program penanganan stunting memiliki indikator yang jelas. Evaluasi juga harus melihat perubahan kondisi kesehatan masyarakat, bukan sekadar jumlah kegiatan yang terlaksana.
Soroti Infrastruktur, Banjir dan Kekeringan
Kondisi geografis Gorontalo Utara dinilai membutuhkan kebijakan infrastruktur yang mampu beradaptasi dengan risiko lingkungan.
NasDem menyoroti persoalan banjir, drainase, jalan, jembatan, irigasi hingga kondisi kekeringan dan krisis air.
Pemerintah diminta menggunakan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Penanganan banjir dan krisis air, menurut fraksi, harus masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pengelolaan daerah tangkapan air, tata ruang, drainase, sungai, sedimentasi dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga perlu diperkuat.
Ekonomi Lokal dan Aset Daerah
NasDem mendorong APBD 2027 menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal.
Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dinilai memiliki ruang untuk diperkuat melalui kebijakan anggaran.
Fraksi meminta pemerintah membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan produksi, pengolahan, pemasaran, pembiayaan, teknologi dan kelembagaan.
Selain itu, pengelolaan aset daerah juga diminta diperbaiki. Inventarisasi, legalisasi, pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan aset dinilai perlu dilakukan agar aset publik memberikan manfaat yang lebih optimal.
Minta Perencanaan dan Anggaran Konsisten
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
Rangkaian RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD hingga APBD harus memiliki kesinambungan.
NasDem meminta pemerintah menunjukkan matriks konsistensi perencanaan dan penganggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar DPRD dapat menilai keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan alokasi anggaran.
Di sisi tata kelola, Fraksi NasDem meminta pengendalian internal, pengadaan barang dan jasa, pengawasan serta evaluasi berbasis kinerja diperkuat.
APBD, menurut fraksi, harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif, tetapi juga kepada masyarakat.
NasDem menegaskan pembahasan APBD 2027 harus berlangsung terbuka, rasional, objektif dan berbasis data.
Fraksi juga menempatkan kepentingan masyarakat, efektivitas pembangunan, efisiensi anggaran, transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian penting dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
Bagi NasDem, APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen fiskal untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gorontalo Utara. (Adrian/Suluhbangsa)
Simak breaking news dan berita pilihan SuluhBangsa.com langsung di WhatsApp.
Ikuti Saluran WhatsApp
