DPRD Gorut Pacu Penetapan Dua Produk Hukum, SOTK Jadi Perhatian

Suluhbangsa.com, – DPRD Kabupaten Gorontalo Utara mempercepat tahapan penetapan dua produk hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran dan penataan organisasi pemerintah daerah.

Dua agenda tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna DPRD yang dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. Agenda pertama membahas penetapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, DPRD akan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Pimpinan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Gorontalo Utara, Ridwan Riko Arbie, mengatakan kedua agenda tersebut telah masuk dalam jadwal yang disepakati Banmus.

“Kami Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, menjadwalkan rapat paripurna untuk penetapan LPJ Tahun Anggaran 2025, serta penetapan Raperda SOTK. Jadwalnya direncanakan berlangsung pada Rabu 29 Juli dan Jumat 31 Juli 2026,” kata Ridwan di Gorontalo Utara, Selasa (28/7).

Menurut Ridwan, penetapan LPJ 2025 dilakukan setelah seluruh tahapan pembahasan selesai. DPRD selanjutnya akan mengambil keputusan melalui rapat paripurna sesuai agenda yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Raperda SOTK menjadi bagian dari upaya penataan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Ridwan berharap penetapan regulasi tersebut dapat mempercepat penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami menetapkan hasil pembahasan dua produk hukum ini untuk percepatan implementasi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berkualitas di daerah ini,” ujar Ridwan.