DPRD Gorontalo Utara Dorong Pajak Walet Jadi Sumber PAD yang Lebih Optimal

SuluhBangsa.com, – DPRD Kabupaten Gorontalo Utara mendorong pemerintah daerah memperkuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak sarang burung walet.

Upaya itu tidak hanya berfokus pada penagihan pajak. DPRD juga mendorong pemerintah membangun komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha.

Anggota DPRD Gorontalo Utara dari Fraksi Hanura-PKS, Windra Lagarusu, menilai pendekatan dialogis dapat meningkatkan kesadaran pengusaha terhadap kewajiban pajak daerah.

Menurut Windra, pemerintah perlu memberikan pemahaman yang jelas kepada pelaku usaha. Langkah tersebut penting agar kewajiban pajak berjalan seiring dengan pelayanan pemerintah.

“Pemerintah membutuhkan PAD untuk pembangunan, sementara pelaku usaha juga membutuhkan kepastian dan pelayanan yang baik dari pemerintah,” ujar Windra.

Pendataan Jadi Kunci

Windra menyebut pendataan usaha sarang burung walet menjadi salah satu hal penting dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.

Data yang akurat akan membantu pemerintah mengetahui jumlah pelaku usaha dan potensi pajak yang tersedia.

Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyusun strategi penagihan dan pengawasan secara lebih terukur.

Pendataan juga dapat membantu pemerintah mencegah potensi kebocoran penerimaan daerah.

Windra mengapresiasi respons positif para pengusaha sarang burung walet dalam kegiatan bersama pemerintah.

Ia menilai keterbukaan pengusaha menjadi modal penting untuk membangun sistem perpajakan daerah yang sehat.

“Alhamdulillah, para pengusaha walet memberikan respons yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki keinginan untuk bersama-sama mendukung pembangunan daerah,” katanya.

DPRD Siap Awasi Pengelolaan Pajak

Windra menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap optimalisasi potensi PAD.

Ia meminta pemerintah tetap mengedepankan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah.

Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi para pelaku usaha saat menjalankan kebijakan perpajakan.

Menurut Windra, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah dan pengusaha menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Ia berharap komunikasi antara semua pihak terus berjalan secara terbuka.

“Kalau komunikasi terbangun dengan baik dan semua pihak memahami perannya masing-masing, saya yakin penerimaan daerah bisa meningkat tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan dunia usaha,” pungkasnya.