Usai Disorot Dugaan Pasir Ilegal, Kini Konstruksi Dermaga KNMP Tolinggula Dipersoalkan

SuluhBangsa.com, – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Tolinggula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, kembali menuai sorotan.

Setelah muncul dugaan penggunaan material pasir tanpa izin, kini Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tolinggula Pantai mempertanyakan keamanan konstruksi dermaga.

Dua persoalan tersebut mendorong warga dan nelayan meminta pemerintah memeriksa pelaksanaan proyek.

Mereka menyoroti legalitas material serta kekuatan bangunan yang menjadi fasilitas penunjang aktivitas nelayan.
Sebelumnya, Warga Soroti Dugaan Pasir Ilegal

Pada 16 Oktober 2026, seorang warga Tolinggula yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan dugaan penggunaan material pasir ilegal dalam proyek KNMP.

“KNMP di Tolinggula hampir sama dengan di Sumalata, Pak. Diduga menggunakan material pasir ilegal,” ungkap sumber tersebut.

Dugaan itu memerlukan penelusuran lebih lanjut. Pihak berwenang perlu memeriksa asal-usul pasir dan dokumen perizinan untuk memastikan legalitas material yang digunakan dalam pembangunan.

Kini, HNSI Pertanyakan Konstruksi Dermaga

Sorotan terbaru datang dari HNSI Tolinggula Pantai.

Melalui surat Nomor HNSI–TP/01/X/2026 kepada Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, organisasi nelayan tersebut menyampaikan keberatan atas pembangunan dermaga.

HNSI mendesak pemerintah menghentikan sementara pekerjaan dan memeriksa kondisi konstruksi sebelum melanjutkan pembangunan.

Safriko, seorang warga setempat, mengungkapkan dugaan bahwa tiang pancang dermaga hanya tertanam sekitar 50 sentimeter. Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan bangunan.

“Struktur bangunan tiang pancang dermaga sudah kita lihat, Pak. Itu sangat tidak layak karena hanya ditanam sedalam 50 cm. Belum lagi, bangunan ini dibuat melintang di alur sungai sepanjang 64 meter dan itu berpotensi menghalangi aliran air,” kata Safriko.

Selain kedalaman tiang pancang, Safriko menyoroti posisi dermaga yang menurutnya terlalu rendah untuk menghadapi arus dan gelombang.

“Kami bisa pastikan bangunan itu cepat rusak, bahkan bisa roboh sewaktu-waktu,” tegasnya.
Meski demikian, tenaga ahli perlu memeriksa kedalaman fondasi, spesifikasi teknis, dan kondisi aliran sungai untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.

HNSI Minta Bupati Turun Langsung

HNSI meminta Bupati Thariq Modanggu meninjau lokasi pembangunan dan mengevaluasi kelayakan dermaga.

Mereka juga mendesak pemerintah mempertimbangkan lokasi alternatif jika hasil pemeriksaan menunjukkan risiko keselamatan atau persoalan efisiensi biaya.

“Kalau boleh, dihentikan saja dulu, Pak, karena potensi bahayanya sangat besar. Kami juga meminta agar lokasinya dipindahkan ke lokasi yang tepat, aman, dan hemat biaya,” demikian aspirasi yang disampaikan pihak nelayan.

HNSI berharap pemerintah segera merespons keluhan tersebut. Mereka menilai fasilitas perikanan harus memberikan manfaat bagi nelayan tanpa mengabaikan keselamatan warga dan ketepatan penggunaan anggaran.

Organisasi itu juga meminta pihak terkait memperjelas tanggung jawab apabila pemeriksaan menemukan kerusakan atau ketidaksesuaian konstruksi.

Pemerintah perlu mengacu pada hasil pemeriksaan teknis, dokumen kontrak, dan ketentuan hukum untuk menentukan tanggung jawab masing-masing pihak.

Legalitas Material dan Kelayakan Bangunan Perlu Diperiksa

Dugaan penggunaan pasir tanpa izin dan keluhan mengenai konstruksi dermaga merupakan dua persoalan berbeda. Namun, keduanya membutuhkan pemeriksaan agar pemerintah dapat memberikan penjelasan berdasarkan bukti.

Instansi berwenang perlu menelusuri asal material pasir beserta dokumen perizinannya. Pada saat yang sama, tenaga ahli perlu memeriksa kekuatan fondasi, kesesuaian spesifikasi teknis, dan potensi gangguan terhadap aliran sungai.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk melanjutkan pekerjaan, memperbaiki konstruksi, atau mengevaluasi lokasi pembangunan sesuai hasil kajian.

Hingga berita ini disusun, dugaan penggunaan pasir tanpa izin dan keluhan mengenai konstruksi dermaga masih memerlukan verifikasi.

Penjelasan dari pemerintah daerah, instansi teknis, serta pelaksana proyek juga diperlukan agar publik memperoleh informasi yang berimbang mengenai pembangunan KNMP Tolinggula.[AP]