APBD Gorontalo Utara 2027 Bergantung Dana Transfer, Fraksi PDI Perjuangan Beri Catatan

PDI Perjuangan Soroti Ketergantungan Transfer dalam APBD Gorontalo Utara 2027

suluhbangsa.com,  – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menyoroti masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan APBD Tahun Anggaran 2027.

Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Miqdat G. Abdullah, SE, dalam Rapat Paripurna ke-51 DPRD Gorontalo Utara.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menilai APBD tidak sekadar menjadi dokumen keuangan daerah. Anggaran juga menjadi instrumen dalam menentukan arah pembangunan dan manfaat yang diterima masyarakat.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta kebijakan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat dinilai perlu menjadi perhatian.

PAD Masih Relatif Kecil

Fraksi PDI Perjuangan mencermati rencana pendapatan daerah dalam APBD 2027 yang mencapai Rp720,88 miliar.

Dari jumlah tersebut, PAD direncanakan sebesar Rp63,74 miliar. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp648,36 miliar.

Menurut fraksi, kondisi tersebut menunjukkan kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah masih relatif kecil.

Pemerintah daerah pun diminta mencari sumber pendapatan potensial. Namun, upaya tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan iklim usaha di Gorontalo Utara.

Fraksi menegaskan peningkatan PAD tidak semestinya hanya dilakukan dengan menambah pungutan kepada masyarakat.

Sebaliknya, pemerintah diminta memperluas basis pendapatan. Pembenahan data, optimalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan serta digitalisasi pelayanan juga perlu dilakukan.

Pemerintah juga didorong menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dapat memperluas sumber pendapatan daerah.

Kemandirian Fiskal Perlu Diperkuat

Besarnya pendapatan transfer turut menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan.

Dengan nilai Rp648,36 miliar, transfer menjadi bagian terbesar dalam rencana pendapatan daerah 2027. Kondisi ini dinilai menunjukkan kemampuan fiskal Gorontalo Utara masih dipengaruhi sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan transfer antardaerah.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta adanya strategi yang lebih terukur untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Program peningkatan pendapatan daerah yang tercantum dalam Nota Keuangan juga diminta tidak berhenti pada tahap perencanaan.

Menurut fraksi, penguatan ekonomi masyarakat dapat menjadi salah satu jalan untuk memperluas basis pendapatan daerah.

Sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan UMKM disebut sebagai sektor yang perlu terus diperkuat. Begitu pula dengan berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya.

APBD Harus Dirasakan Masyarakat

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tema pembangunan Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2027.

Fraksi meminta tema pembangunan tersebut diterjemahkan dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi perhatian. Pembangunan ekonomi juga diharapkan membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk berkembang.

Di sektor infrastruktur, pembangunan diminta dilakukan secara merata dan berkualitas. Sementara tata kelola pemerintahan harus terus diarahkan agar lebih terbuka, efektif dan efisien.

Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa setiap kebijakan anggaran harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara.

Catatan tersebut, menurut fraksi, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya fungsi anggaran dan pengawasan.

Fraksi berharap pembahasan APBD 2027 berlangsung secara terbuka dan konstruktif. Seluruh proses juga diminta berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengikuti pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai mekanisme DPRD. (Adrian/SuluhBangsa)