SuluhBangsa.com, Gorontalo Utara – DPRD Kabupaten Gorontalo Utara membunyikan alarm bahaya terkait ketimpangan kondisi keuangan daerah. Sebab, angka belanja pegawai yang menyedot Rp360 miliar sangat tidak seimbang dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru menyentuh Rp43 miliar.
Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Ridwan Riko Arbie, menyampaikan peringatan ini saat memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD dan pimpinan OPD, Kamis (30/7). Rapat tersebut membahas Rancangan KUA-PPAS APBD 2027.
Desak OPD Turun Lapangan Berantas Kebocoran
Oleh karena itu, Ridwan mendesak seluruh Kepala OPD menghentikan pemborosan belanja penunjang. Ia meminta eksekutif memprioritaskan langkah pemulihan pendapatan daerah.
“Kondisi ini menuntut kita mengambil langkah serius. Oleh sebab itu, seluruh OPD harus fokus menggali potensi pendapatan daerah,” ujar Ridwan.
Namun, ia menyoroti kinerja perangkat daerah yang masih lemah dalam pendataan. Berdasarkan hasil pengawasan DPRD, banyak aktivitas usaha di lapangan lepas dari pencatatan retribusi dan pajak daerah.
Selanjutnya, Ridwan mendorong TAPD dan OPD memperketat koordinasi. Mereka harus memetakan ulang mana perusahaan yang aktif dan mana yang sudah berhenti beroperasi.
Tagih Rapat Khusus Pemetaan Potensi Perusahaan
Bahkan, sebelum pembahasan RKA dimulai, Ridwan meminta Sekretaris Daerah memimpin rapat khusus bersama seluruh OPD. Rapat tersebut wajib menghitung potensi kontribusi nyata dari setiap perusahaan di Gorontalo Utara.
“DPRD memegang data pendukung yang siap kami sinergikan dengan pemerintah daerah,” tegasnya.
Di samping itu, ia menegaskan bahwa data tersebut harus menjadi landasan utama dalam menyusun strategi peningkatan PAD 2027.
Pangkas Ketergantungan pada Dana Pusat
Di sisi lain, anggota Banggar DPRD, Windra Lagarusu, turut memperkuat desakan tersebut. Ia menilai pemerintah daerah wajib menjadikan peningkatan PAD sebagai prioritas utama APBD 2027. Langkah ini penting untuk menekan ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat.
Selain itu, menurut Windra, pembahasan KUA-PPAS harus menjadi momentum perbaikan tata kelola keuangan. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan aset, merapikan objek pendapatan, dan memperketat pengawasan penerimaan.
Dengan demikian, Banggar DPRD menuntut eksekutif melahirkan kebijakan anggaran yang lebih efektif. Pemerintah daerah harus mampu menjamin keberlanjutan pembangunan serta pelayanan bagi masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan SuluhBangsa.com langsung di WhatsApp.
Ikuti Saluran WhatsApp
