Wabup Nurjanah Soroti 447 Subkegiatan yang Belum Terbukti Dukung Pengentasan Kemiskinan

SuluhBangsa.com, – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menemukan masih adanya kesenjangan antara perencanaan program dan bukti anggaran dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan.

Dari 661 sub kegiatan yang ditandai dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), hanya 214 sub kegiatan yang memiliki rincian belanja yang dapat dibuktikan mendukung program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Temuan tersebut muncul dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (OPPKPKE) Semester I 2026.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis (17/9). Wakil Bupati Gorontalo Utara Nurjanah Hasan Yusuf memimpin langsung rapat tersebut selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Nurjanah menjelaskan, dari 661 sub kegiatan yang masuk dalam penandaan SIPD, sebanyak 285 sub kegiatan atau sekitar 43 persen memiliki anggaran yang dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Namun, proses verifikasi menunjukkan angka yang lebih rendah.

Hanya 214 sub kegiatan atau sekitar 32 persen yang dapat dibuktikan melalui rincian belanja. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam evaluasi pelaksanaan program Semester I 2026.

Data Dukungan Masih Menjadi Kendala

Menurut Nurjanah, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah program. Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap kegiatan memiliki data dukung yang jelas.

Ia menilai kelengkapan data sangat penting untuk mengukur sejauh mana anggaran daerah memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Setiap OPD punya peran dalam pengentasan kemiskinan, sehingga koordinasi yang baik akan membuat program yang kita jalankan lebih tepat sasaran dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegas Nurjanah.

Selain kelengkapan data, ketepatan waktu penyampaian juga menjadi perhatian.

Sejumlah perangkat daerah dan kecamatan masih tercatat nol dalam pembuktian belanja yang mendukung OPPKPKE. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan dalam penyampaian data dukung.

“Bukan hanya soal kualitas data yang belum lengkap, tetapi juga soal ketepatan waktu penyampaian yang masih sering terlambat,” ujarnya.

Keterlambatan tersebut dapat memperlambat proses penyusunan laporan. Dampaknya, pemerintah daerah juga lebih sulit mengambil keputusan secara cepat berdasarkan data terbaru.

Puskesmas Dinilai Aktif

Di tengah evaluasi tersebut, Nurjanah memberikan apresiasi kepada puskesmas di setiap kecamatan.

Ia menilai puskesmas cukup baik dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Hampir seluruh sub kegiatan yang mereka anggarkan memiliki bukti dukungan terhadap OPPKPKE.

“Puskesmas di setiap kecamatan sudah cukup baik karena hampir semua sub kegiatan yang dianggarkan bisa dibuktikan mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Nurjanah meminta capaian tersebut menjadi contoh bagi perangkat daerah lain dalam menyiapkan data dukung program.

OPD Diminta Integrasikan Program ke Perencanaan

Pemkab Gorontalo Utara juga mendorong setiap perangkat daerah memasukkan program pengentasan kemiskinan secara lebih jelas ke dalam dokumen perencanaan.

Nurjanah meminta OPD mengintegrasikan sub kegiatan serta rincian belanja pendukung OPPKPKE sejak awal penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Langkah tersebut juga perlu masuk dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan pola tersebut, program pengentasan kemiskinan tidak hanya tercatat dalam sistem. Pemerintah daerah juga dapat melihat dukungan anggaran dan target hasilnya secara lebih terukur.

“Hal ini perlu dilakukan sejak awal penyusunan anggaran tahun berikutnya, bukan setelah program berjalan,” kata Nurjanah.

Ia berharap perbaikan perencanaan dan data dapat memperkuat pelaksanaan program. Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat memberi manfaat lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Suleman Laokro, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum Politik Yusuf Abdullah Hasan, Kepala Bapppeda Rusli Akase, Sekretaris Bappeda Roni Damiti, pimpinan OPD atau perwakilan, serta para camat atau perwakilan.

Pemerintah daerah selanjutnya mendorong setiap perangkat daerah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi TKPKD dan mempercepat penanggulangan kemiskinan di Gorontalo Utara.