Terima Kunjungan Bakamla, Bupati Thariq Dorong Penguatan Keamanan Laut Gorontalo Utara

SuluhBangsa.com, – Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu menerima kunjungan Kepala Zona Tengah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Laksamana Pertama Bakamla Teguh Prasetya, bersama jajaran di Aula Tinepo Kantor Bupati Gorontalo Utara, Kamis (1/10/26).

Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi keamanan laut, pengawasan wilayah perairan, serta rencana penyiapan fasilitas Bakamla di Gorontalo Utara.

Thariq menilai karakter geografis Gorontalo Utara membutuhkan sistem pengamanan dan pengawasan laut yang kuat. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki garis pantai sekitar 317 kilometer, 52 pulau, dua di antaranya berpenghuni, serta 78 desa pesisir dari total 123 desa.

“Gorontalo Utara memiliki garis pantai sekitar 317 kilometer, 52 pulau, dua pulau di antaranya berpenghuni, serta 78 desa pesisir dari total 123 desa,” ujar Thariq.

Menurut Thariq, kondisi geografis tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan pertahanan. Wilayah pesisir dan kepulauan juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor kelautan, dan pariwisata.

Ia menyebut Pulau Saronde sebagai salah satu destinasi unggulan Gorontalo Utara. Selain itu, sejumlah pulau dan kawasan pesisir lain juga memiliki potensi pengembangan wisata.

Pemerintah daerah, lanjutnya, turut mengusulkan sejumlah kawasan konservasi untuk pengembangan wisata alam. Pengembangan tersebut tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Keamanan laut jadi perhatian

Thariq mengatakan panjang garis pantai dan banyaknya desa pesisir membuat keamanan laut menjadi kebutuhan penting. Ia menyinggung sejumlah persoalan yang dapat mengancam ekosistem laut dan aktivitas masyarakat pesisir.

“Dengan garis pantai yang panjang dan puluhan desa pesisir, keamanan laut menjadi sangat krusial. Kita menghadapi persoalan seperti destructive fishing, illegal fishing, penggunaan bom ikan dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya,” tegasnya.

Gorontalo Utara juga memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan negara. Sejumlah kecamatan masuk dalam kawasan prioritas perbatasan.

Karena itu, Thariq menilai penguatan keamanan laut perlu berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Ia berharap potensi kawasan perbatasan dapat memberi manfaat bagi sektor ekonomi, pariwisata, sosial, dan ekologis.

Dalam pertemuan itu, Thariq turut memaparkan program TEMANI LAUT. Program tersebut mengembangkan ekosistem laut melalui konsep “kamar-kamar ikan” yang berfungsi sebagai ruang perlindungan dan reproduksi ikan sekaligus mendukung pemulihan habitat laut.

“Harapan kita, program ini bukan hanya memberikan manfaat secara ekologis, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir,” jelasnya.

Bahas penyiapan lahan fasilitas Bakamla

Sementara itu, Kepala Zona Tengah Bakamla RI Laksamana Pertama Bakamla Teguh Prasetya mengapresiasi sambutan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Teguh menjelaskan, kunjungan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari silaturahmi. Bakamla juga ingin memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait peran Zona Tengah Bakamla serta rencana penguatan kehadiran Bakamla di Gorontalo Utara.

Bakamla sendiri memiliki peran dalam pengamanan dan keselamatan laut. Zona Bakamla Tengah juga menjalankan tugas di wilayah kerja yang strategis di kawasan tengah Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Suleman Lakoro memaparkan perkembangan rencana penyiapan lahan untuk pembangunan fasilitas Bakamla.

Menurut Suleman, komunikasi terkait penyiapan lahan telah berlangsung selama beberapa tahun. Pemerintah daerah juga telah mengidentifikasi sejumlah lokasi potensial.

Namun, proses tersebut masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait tata ruang serta status dan kepemilikan lahan.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Thariq meminta agar kendala yang ada tidak menghentikan rencana pembangunan fasilitas Bakamla.

Ia mendorong pembentukan tim koordinasi bersama yang secara khusus menangani komunikasi, penyiapan lahan, hingga tahapan pembangunan fasilitas Bakamla di Gorontalo Utara.

“Kita ingin setelah pertemuan ini tidak lagi terputus-putus. Kita sepakati pembentukan tim koordinasi penyiapan lahan dan pembangunan fasilitas Bakamla di Gorontalo Utara,” tegas Thariq.

Pemprov Gorontalo akan dilibatkan

Thariq juga menyatakan akan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan dukungan terhadap rencana tersebut.

Menurutnya, pengawasan wilayah laut memiliki kepentingan lintas pemerintahan sehingga membutuhkan dukungan dan koordinasi bersama.

“Kita akan menyampaikan urgensi program ini kepada gubernur. Kita ingin ada dukungan bersama, karena ini bukan hanya kepentingan daerah, tetapi juga kepentingan negara,” katanya.

Thariq menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk mendukung penguatan infrastruktur keamanan negara, khususnya di kawasan perbatasan.

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah agenda tindak lanjut, antara lain pembentukan tim koordinasi penyiapan lahan, penguatan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta pembahasan kebutuhan fasilitas Bakamla di Gorontalo Utara.

Thariq berharap kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Bakamla RI, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat memperkuat pengawasan wilayah laut. Ia juga berharap sinergi tersebut memberi dampak terhadap perlindungan sumber daya kelautan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Keamanan laut harus kita lihat bukan hanya sebagai persoalan pertahanan, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk membangun ekonomi, menjaga ekologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (AP/SuluhBangsa)