SuluhBangsa.com, Gorontalo – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Gorontalo memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh warganya. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO), Kabupaten gorontalo, Selasa (14/7).
Kerja sama tersebut membuka akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh ekosistem Muhammadiyah. Program ini juga mendukung peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Provinsi Gorontalo.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Dr.Ir. Sanco Simanullang, ST., MT., IPM., ASEAN Eng. , menandatangani kesepakatan bersama Ketua PWM Gorontalo, Dr. H. Sabara Karim Ngou, M.Pd.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pembinaan Kesehatan Umum, Kesejahteraan Umum, dan Resiliensi Bencana Prof. Muhadjir Effendy, M.AP. dan Gubernur Gorontalo Dr.Ir. H. Gusnar Ismail, MM turut menyaksikan penandatanganan tersebut bersama jajaran pengurus Muhammadiyah.
Gusnar Ajak Muhammadiyah Menjadi Pelopor
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, perlindungan sosial menjadi kebutuhan setiap pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Ia mengatakan banyak masyarakat belum memahami manfaat program tersebut. Padahal, iuran yang kualitasnya tergolong sangat ringan.
“Hanya dengan iuran paling rendah Rp16.800 setiap bulan, peserta dapat memperoleh manfaat hingga Rp42 juta apabila mengalami risiko kerja sesuai ketentuan,” kata Gusnar.
Ia menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan melayani dua kelompok peserta. Kelompok pertama adalah pekerja penerima upah. Kelompok kedua adalah pekerja bukan penerima upah, seperti petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, dan pekerja mandiri lainnya.
Oleh karena itu, Gusnar meminta seluruh pengurus, pengelola amal usaha, dan jamaah Muhammadiyah segera mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Gorontalo Tingkatkan Cakupan Perlindungan
Gusnar menyebut Gorontalo berhasil meraih penghargaan Cakupan Universal Jamsostek untuk wilayah Sulawesi dan Maluku. Saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Gorontalo mencapai sekitar 50 persen.
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperluas cakupannya. Pemerintah menggandeng berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah.
PWM Gorontalo Perkuat Edukasi
Ketua PWM Gorontalo Sabara Karim Ngou menilai kerja sama ini menjadi langkah penting. PWM Gorontalo akan memperluas edukasi sekaligus meningkatkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, semakin banyak warga Muhammadiyah yang menjadi peserta, semakin kuat perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi.
BPJS Jangkau Seluruh Amal Usaha Muhammadiyah
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Sanco Simanullang menjelaskan kerja sama tersebut mencakup seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).
Program ini menyasar guru, dosen, tenaga kesehatan, pegawai rumah sakit, tenaga kependidikan, serta karyawan seluruh AUM.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga membuka kepesertaan bagi petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, mubalig, marbot, pengemudi, tukang, dan pekerja mandiri lainnya.
“Kami ingin seluruh warga Muhammadiyah memperoleh perlindungan saat bekerja. Dengan begitu, mereka dan keluarganya memiliki rasa aman ketika menghadapi risiko kerja,” ujar Sanco.
BPJS Ketenagakerjaan menyediakan lima program utama. Program tersebut meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Khusus peserta bukan penerima upah, masyarakat cukup membayar iuran Rp8.400 per bulan sampai dengan Desember 2026 sesuai PP Nomor 50 Tahun 2025. Iuran tersebut memberikan perlindungan dasar JKK dan JKM. Program itu juga menyediakan santunan kematian dan beasiswa bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan.
Muhadjir Dorong Transformasi Muhammadiyah
Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy membuka Musyawarah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Gorontalo Tahun 2026 pada kesempatan yang sama.
Ia mengajak seluruh kader untuk terus melakukan transformasi organisasi. Namun, Muhammadiyah harus tetap menjaga nilai-nilai perjuangan yang menjadi fondasi Persyarikatan.
“Transformasi harus berjalan seiring dengan kesinambungan nilai. Muhammadiyah harus terus maju tanpa kehilangan jati dirinya,” tegas Muhadjir.
Ia juga mengingatkan seluruh kader agar membangun pola pikir yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kemajuan umat.
Simak breaking news dan berita pilihan SuluhBangsa.com langsung di WhatsApp.
Ikuti Saluran WhatsApp
