Aktivis Minta Pemkab Bone Bolango Tuntaskan KDMP Tahap I Sebelum Tahap II

SuluhBangsa.com, Gorontalo – Rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tahap II di Kabupaten Bone Bolango menuai sorotan.

Aktivis Gorontalo, Ismail Azis, meminta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak terburu-buru melanjutkan program tersebut sebelum menuntaskan seluruh persoalan pada pelaksanaan KDMP Tahap I.

Menurut Ismail, pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh seluruh pekerjaan yang telah berlangsung pada tahap pertama.

Ia menilai masih ada sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Prinsipnya, pemerintah harus memastikan seluruh pekerjaan pada tahap pertama benar-benar selesai dan tidak menyisakan persoalan. Jangan sampai pembangunan tahap kedua berjalan ketika masalah pada tahap pertama belum terselesaikan,” ujar Ismail Azis, Sabtu (4/7/2026).

Soroti Persoalan di Desa Molotabu

Ismail menyoroti pelaksanaan pembangunan KDMP di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan informasi yang diterimanya, proyek tersebut telah selesai dan telah melalui proses Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara.

Namun, ia mengaku menerima laporan bahwa sejumlah pekerja serta penyedia barang dan jasa belum memperoleh pembayaran dari pihak pelaksana.

“Informasi yang kami terima menyebutkan pembayaran dari Kodim kepada pelaksana sudah selesai. Namun, sejumlah pekerja dan penyedia barang maupun jasa mengaku belum menerima hak mereka, meski pekerjaan telah rampung dan sudah melalui proses PHO”  katanya.

Menurut Ismail, persoalan itu tidak boleh diabaikan karena menyangkut hak masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan.

Ia menegaskan setiap pekerja dan penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan.

Minta Evaluasi Pembangunan di Tumbuh Mekar

Selain Desa Molotabu, Ismail juga menyoroti pembangunan KDMP di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone. Menurutnya, kondisi di lokasi tersebut masih menjadi perhatian masyarakat sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ia menilai evaluasi penting agar pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai pelaksanaan KDMP Tahap I sebelum memulai pembangunan tahap berikutnya.

“Ketika masih ada pekerjaan yang menjadi sorotan masyarakat dan masih ada pihak yang menunggu penyelesaian haknya, pemerintah harus memberikan perhatian penuh. Evaluasi perlu dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Minta Pemerintah Selesaikan Persoalan Tahap I

Ismail menegaskan dirinya tidak menolak program pembangunan KDMP yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik.

Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan memenuhi hak semua pihak yang terlibat.

Karena itu, Ismail meminta Bupati Bone Bolango, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta instansi terkait segera mengevaluasi pelaksanaan KDMP Tahap I sebelum memulai pembebasan lahan dan pembangunan KDMP Tahap II.

“Jangan sampai muncul kesan pemerintah lebih fokus membuka proyek baru, sementara persoalan lama belum selesai. Pemerintah harus mengutamakan penyelesaian kewajiban kepada pekerja dan penyedia jasa agar kepercayaan publik terhadap program pembangunan tetap terjaga,” tegasnya.