IMM Gorontalo Siapkan Langkah ke Istana, Persoalkan Usulan PSN Kawasan Industri Pani

SuluhBangsa.com, Penolakan terhadap usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pani di Kabupaten Pohuwato mulai diarahkan ke tingkat pemerintah pusat.

Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM Gorontalo, Syahril Razak, menyatakan pihaknya akan mengawal persoalan tersebut hingga ke pemerintah pusat.

Syahril bahkan menyiapkan langkah untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ia ingin menyampaikan keberatan terhadap usulan PSN sekaligus membawa dokumen terkait persoalan yang selama ini terjadi di kawasan pertambangan Pani.

Sikap tersebut muncul karena IMM menilai persoalan antara masyarakat Pohuwato dan perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan tambang belum sepenuhnya selesai.

“Konflik perusahaan Merdeka Copper Gold terhadap rakyat Pohuwato tidak pernah selesai dari tahun ke tahun,” kata Syahril dalam pernyataan tertulis.

IMM Soroti Konflik Lahan

Syahril menyebut sejumlah persoalan masih menjadi perhatian masyarakat. Ia menyinggung sengketa lahan, aktivitas eksplorasi di wilayah yang menurutnya masih bermasalah, hingga persoalan perizinan.

Menurut dia, rangkaian konflik tersebut juga pernah berujung pada pembakaran Kantor Bupati Pohuwato pada 2023.

Syahril menilai kondisi itu menjadi catatan penting sebelum pemerintah mendorong kawasan tersebut masuk dalam agenda strategis nasional.

Usulan PSN Kawasan Industri Pani sendiri sebelumnya telah masuk dalam pembahasan pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat adanya evaluasi dan pendalaman terhadap usulan PSN Kawasan Industri Pani pada Desember 2025.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pohuwato sebelumnya menyebut pengembangan kawasan Pani sebagai salah satu koridor dalam usulan PSN Katupat, yang juga mencakup kawasan industri serta sektor pertanian dan perikanan.

Minta Pemerintah Selesaikan Persoalan

Syahril mempertanyakan langkah pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang menurutnya justru mendorong persoalan tersebut ke tingkat pusat.

“Pemerintah bukannya menyelesaikan persoalan yang semakin hari semakin subur. Mereka malah meletakkan persoalan di depan pintu istana untuk diambil alih oleh negara,” ujarnya.

Ia khawatir penetapan PSN tanpa penyelesaian persoalan di tingkat masyarakat dapat mempersempit ruang warga untuk menyampaikan keberatan.

Syahril juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan persoalan hak masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait usulan tersebut.

“Jika Presiden Prabowo Subianto menandatangani usulan ini, saya sampaikan secara terbuka: Presiden telah menciderai hak rakyat Pohuwato atas lokasi 100 hektare dan lokasi lain di konsesi PT Merdeka Copper Gold yang belum diselesaikan,” tegasnya.

IMM Siapkan Dokumen

DPD IMM Gorontalo menyatakan akan terus mengawal perkembangan usulan PSN Kawasan Industri Pani.

Syahril mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah dokumen yang akan dibawa dalam upaya bertemu dengan Presiden.

“Kami akan menempuh berbagai cara untuk bisa bertemu langsung dengan Presiden. Kami ingin menyampaikan persoalan ini secara tatap muka dan membawa dokumen yang sudah kami siapkan sejak lama,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah pusat tidak hanya melihat aspek investasi dan pembangunan dalam rencana PSN tersebut.

Menurutnya, penyelesaian persoalan masyarakat harus menjadi bagian penting sebelum kebijakan strategis di kawasan Pani berjalan lebih jauh.

Di sisi lain, PT Merdeka Copper Gold melalui informasi perusahaan menyebut Tambang Emas Pani berada di Kabupaten Pohuwato dan dikelola melalui anak usahanya.

Perusahaan juga menyatakan tambang tersebut telah memasuki tahap operasional sejak 2025.