Mangrove Kaltim untuk Iklim dan Ekonomi

SuluhBangsa.Com, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan strategi baru untuk mengelola kawasan mangrove secara berkelanjutan. Langkah ini bertujuan menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.

Pemerintah menyusun Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Tahun 2026. Dokumen ini akan menjadi pedoman pembangunan kawasan pesisir dalam jangka panjang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Joko Istanto, mengatakan RPPEM menjadi instrumen penting dalam pengelolaan mangrove.

“Dokumen ini memastikan pembangunan pesisir tetap sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan,” kata Joko di Jumat (12/6)”

Joko menilai mangrove memiliki nilai ekonomi yang besar. Pemerintah ingin mengembangkan potensi tersebut tanpa merusak fungsi ekologisnya.

Pemerintah membuka peluang pengembangan ekowisata berbasis mangrove. Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu secara berkelanjutan.

Menurut Joko, pengelolaan yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pada saat yang sama, kawasan mangrove tetap menjalankan fungsi lingkungan.

Kalimantan Timur memiliki hutan mangrove lebih dari 240 ribu hektare. Luasan itu menjadikan Kaltim sebagai salah satu daerah dengan ekosistem mangrove terbesar di Indonesia.

Mangrove berperan penting dalam menahan abrasi pantai. Ekosistem ini juga menyerap karbon dalam jumlah besar sebagai bagian dari karbon biru.

Namun, aktivitas ekonomi dan perubahan iklim terus memberi tekanan terhadap kawasan pesisir. Karena itu, pemerintah memperkuat upaya perlindungan mangrove.

Pemprov Kaltim melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan RPPEM. Mereka berasal dari perangkat daerah, akademisi, organisasi lingkungan, dan masyarakat pesisir.

Saat ini, tim tata lingkungan memetakan kondisi mangrove di berbagai wilayah. Tim juga mengkaji daya dukung lingkungan dan menyusun pembagian kewenangan pengelolaan.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu menjaga kelestarian mangrove. Selain itu, kebijakan ini juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. (AP/SB)