SuluhBangsa.com, – Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kinerja melalui pengawasan berbasis data.
Ia meminta setiap pimpinan OPD tidak sekadar menyampaikan laporan, tetapi juga menunjukkan hasil kerja, kendala, serta solusi konkret.
Arahan tersebut disampaikan Thariq saat memimpin Rapat Pimpinan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di Aula Tinepo, Kantor Bupati Gorontalo Utara, Senin (28/9/26).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, serta seluruh camat se-Gorontalo Utara.
Dalam arahannya, Thariq menekankan pentingnya perubahan pola kerja birokrasi. Menurutnya, setiap program harus memiliki target yang jelas dan dapat dipantau secara berkala.
“Semua harus berbasis data. Kita harus tahu progresnya sudah sampai di mana, apa kendalanya, apa yang harus dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai kita baru bergerak setelah ada masalah,” tegas Thariq.
Digitalisasi Jadi Instrumen Pengawasan
Salah satu fokus utama rapat tersebut adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat pengawasan kinerja pemerintah daerah.
Thariq memperlihatkan sistem digital yang dapat memantau realisasi fisik dan keuangan, capaian kegiatan, hingga program yang mendekati tenggat waktu atau mengalami keterlambatan.
Melalui sistem tersebut, pimpinan daerah dapat memantau perkembangan pekerjaan tanpa harus menunggu laporan manual dari masing-masing OPD.
Ia berharap seluruh perangkat daerah memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pekerjaan, menekan biaya operasional, serta meningkatkan transparansi.
“Teknologi ini harus kita manfaatkan untuk mengurangi biaya operasional, mempercepat pekerjaan dan memperkuat kontrol. Kalau datanya sudah tersedia, kita bisa langsung melihat mana yang sudah selesai, mana yang terlambat dan mana yang perlu segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Thariq juga mengarahkan agar sistem monitoring tersebut terintegrasi dengan pengawasan internal dan upaya pencegahan korupsi.
Penanganan Kekeringan Harus Lebih Terkoordinasi
Selain pengawasan kinerja, rapat pimpinan juga membahas penanganan dampak musim kemarau yang masih melanda sejumlah wilayah Gorontalo Utara.
Thariq meminta OPD terkait memperkuat koordinasi distribusi air bersih. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan sumber air, kesiapan armada, serta komunikasi antara pemerintah kecamatan dan desa.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus merespons laporan masyarakat secara cepat. Karena itu, pemetaan sumber air terdekat dan penguatan koordinasi menjadi bagian penting dalam penanganan kekeringan.
Thariq juga meminta pemerintah kecamatan dan desa melengkapi laporan resmi, terutama untuk kegiatan yang menggunakan anggaran kedaruratan.
Menurutnya, kecepatan pelayanan harus berjalan beriringan dengan tertib administrasi.
“Surat tetap dibuat, laporan tetap ada, tetapi pelayanan kepada masyarakat jangan terlambat. Kita harus bisa menggabungkan kecepatan pelayanan dengan tertib administrasi,” ujarnya.
Media Sosial Jadi Saluran Aspirasi Masyarakat
Dalam rapat tersebut, Thariq turut mendorong seluruh OPD, kecamatan, dan desa agar lebih aktif memanfaatkan media sosial.
Ia menilai media sosial dapat menjadi sumber informasi awal mengenai berbagai persoalan masyarakat, mulai dari kebutuhan air bersih hingga pelayanan kesehatan.
Namun, setiap informasi yang masuk harus melalui proses verifikasi sebelum ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
“Ini eranya sudah seperti ini. Jangan alergi dengan media sosial. Kalau masyarakat menyampaikan informasi tentang kebutuhan air, pelayanan kesehatan, atau persoalan lainnya, informasi itu harus bisa kita baca, kita verifikasi dan kita tindak lanjuti dengan cepat,” kata Thariq.
Ia juga meminta setiap unit pelayanan publik lebih aktif menyampaikan informasi mengenai layanan yang tersedia. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui sekaligus mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah.
Bantuan Sosial dan Program Strategis Dievaluasi
Rapat pimpinan tersebut juga mengevaluasi penyerapan anggaran, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pelaksanaan sejumlah program strategis daerah.
Beberapa di antaranya mencakup program bantuan sosial, Gerakan Dua Kambing Sepuluh Ayam (G2-10), pengembangan UMKM, serta pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana.
Khusus program bantuan sosial, Thariq meminta OPD terkait memperkuat verifikasi data penerima hingga tingkat desa dan dusun.
Ia ingin memastikan seluruh masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian pemerintah.
“Jangan hanya melihat angka bantuan yang sudah disalurkan. Kita harus tahu siapa yang sudah menerima, siapa yang belum, di mana mereka tinggal dan apa kebutuhannya. Data desa dan dusun harus kuat,” tegasnya.
Menurut Thariq, setiap kebijakan pemerintah harus berangkat dari kondisi nyata masyarakat. Karena itu, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan sasaran program.
Perencanaan Anggaran Harus Lebih Matang
Selain mengevaluasi program yang berjalan, Thariq meminta seluruh OPD memperbaiki perencanaan anggaran agar lebih tepat sasaran.
Ia mengingatkan agar anggaran tidak hanya terserap untuk kegiatan seremonial atau penyelenggaraan acara.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan sarana, prasarana, dan keberlanjutan program.
“Perencanaan harus dipikirkan dari awal. Jangan sampai anggaran sudah tersedia, tetapi ketika ada kebutuhan perbaikan atau kebutuhan lain yang penting justru tidak bisa digunakan karena perencanaannya tidak tepat,” ujarnya.
Rapat tersebut turut membahas penguatan koperasi, pengembangan potensi pertambangan melalui kelembagaan koperasi, serta persiapan menghadapi kebijakan pemerintah pusat terkait koperasi desa.
Selain itu, pemerintah daerah mulai mematangkan persiapan upacara Hari Kesaktian Pancasila, termasuk kepanitiaan, administrasi, susunan acara, dan pembagian tugas.
Bupati Minta OPD Tinggalkan Pola Kerja Sektoral
Menutup arahannya, Thariq meminta seluruh pimpinan OPD memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
Ia mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak bekerja secara sektoral. Sebaliknya, seluruh OPD perlu melihat persoalan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan data, penyebab, dampak, dan solusi.
“Cara berpikir kita harus berubah. Jangan hanya melihat ujung persoalan. Kita harus melihat data, penyebabnya apa, dampaknya apa, kemudian kita tentukan intervensinya. Dari situlah inovasi lahir,” tutur Thariq.
Melalui rapat pimpinan ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berupaya memperkuat koordinasi antar perangkat daerah sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Thariq menegaskan bahwa setiap OPD harus memiliki ukuran kinerja yang jelas dan melaporkan perkembangannya secara berkala.
Dengan begitu, pemerintah dapat mendeteksi kendala lebih awal dan segera mengambil langkah penyelesaian. (Adrian/SuluhBangsa)
Simak breaking news dan berita pilihan SuluhBangsa.com langsung di WhatsApp.
Ikuti Saluran WhatsApp
