APBD 2027 Dibahas, Thariq Dorong Sinergi Pemda dan DPRD

suluhbangsa.com, – Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu meminta pemerintah daerah dan DPRD menyusun strategi bersama dalam mengawal APBD 2027. Menurutnya, sinkronisasi program daerah dengan prioritas pemerintah pusat dapat memperkuat pembangunan sekaligus membuka peluang dukungan fiskal bagi daerah.

Thariq menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-51 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara terkait penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (28/9/26).

Ia menegaskan APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen penganggaran. Pemerintah harus menjadikan anggaran sebagai instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat arah pembangunan daerah.

“Pembangunan tidak cukup hanya diukur dari berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi harus dilihat dari hasil yang dicapai dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat,” tegas Thariq.

Empat Arah Harus Berjalan Bersama

Thariq menyebut pemerintah daerah dan DPRD perlu menyelaraskan empat aspek dalam menyusun strategi anggaran. Keempatnya mencakup visi dan misi daerah melalui RPJMD, pokok-pokok pikiran DPRD, penilaian kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, serta kebijakan dan program prioritas nasional.

Menurut Thariq, keempat aspek tersebut harus membentuk satu rangkaian kebijakan. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri karena pelaksanaan pembangunan juga membutuhkan dukungan legislatif.

“Empat hal ini harus kita lihat sebagai satu rangkaian kebijakan strategis. Bukan hanya menjadi tanggung jawab eksekutif, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan legislatif,” ujarnya.

Ia mencontohkan program Sekolah Rakyat yang membutuhkan dukungan daerah, terutama terkait ketersediaan lahan.

Karena itu, Thariq meminta kebutuhan pengadaan atau pembebasan lahan masuk dalam perhatian pemerintah saat menyusun perencanaan anggaran.

Delapan Prioritas Pembangunan

Pemkab Gorontalo Utara menetapkan delapan prioritas pembangunan untuk 2027. Pemerintah mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ekonomi desa dan kawasan transmigrasi, serta peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar.

Prioritas lainnya mencakup optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan tata kelola pemerintahan, penanganan bencana dan perubahan iklim, serta pengembangan pertanian, pariwisata, dan UMKM.

Thariq mengatakan pemerintah akan menerjemahkan seluruh prioritas tersebut ke dalam program dengan sasaran, indikator, dan target kinerja yang terukur.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah indikator kinerja utama. Indikator tersebut meliputi penurunan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia, pengendalian stunting, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.

Ketahanan Pangan Jadi Perhatian

Thariq juga meminta pemerintah memperkuat anggaran ketahanan pangan. Kondisi musim kering yang berdampak terhadap produksi pertanian, menurutnya, membutuhkan respons anggaran yang lebih kuat.

“Ketahanan pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari indikator kinerja pemerintah daerah,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan program ketahanan pangan mampu melindungi masyarakat sekaligus mendukung capaian kinerja daerah.

Perkuat Pengawasan dan Pencegahan Korupsi

Selain program pembangunan, Thariq menyoroti fungsi pengawasan internal pemerintah. Ia meminta pemerintah memperkuat dukungan anggaran bagi Inspektorat untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

Langkah tersebut juga berkaitan dengan upaya meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP), salah satu instrumen pencegahan korupsi yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Thariq meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sekadar menyampaikan data dalam pembahasan anggaran.

Ia ingin setiap OPD menjelaskan alasan strategis, target, serta manfaat dari program yang mereka usulkan.

“Kita harus mengamankan program-program yang bersifat nasional tetapi juga memberikan dampak bagi masyarakat. Pada saat yang sama, program tersebut dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah,” jelas Thariq.

APBD Harus Berorientasi Hasil

Thariq menekankan pentingnya hubungan yang jelas antara program, anggaran, dan target kinerja. Setiap belanja daerah harus menghasilkan keluaran dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Menurutnya, tantangan tersebut semakin penting karena Gorontalo Utara masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah pusat.

Karena itu, pemerintah perlu mengelola keterbatasan fiskal secara cermat dan mengarahkan anggaran pada program yang memiliki dampak nyata.

Thariq berharap pembahasan APBD 2027 antara eksekutif dan legislatif menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, TAPD, serta seluruh OPD yang telah terlibat dalam penyusunan APBD 2027.

Thariq menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran. Kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta manfaat bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.