Tepis Isu Politik 2029, Syarif Mbuinga Tegaskan ABPEDNAS Murni Wadah Pengabdian

SuluhBangsa.com, – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Gorontalo bergerak cepat usai pelantikan di Auditorium UNG, Kota Gorontalo, Rabu (12/8).

ABPEDNAS resmi menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo melalui jajaran Asisten Intelijen. Langkah ini bertujuan untuk mengawal program prioritas nasional dan Asta Cita di tingkat desa.

Ketua DPD ABPEDNAS Gorontalo, Syarif Mbuinga, menilai kerja sama ini sangat penting.

Menurutnya, kemitraan ini memastikan pembangunan desa tetap berjalan sesuai hukum. Selain itu, langkah ini memberi pemahaman tugas bagi pemerintah desa dan BPD.

“Kolaborasi lintas lembaga ini sangat penting. Pembangunan desa harus berjalan sesuai ketentuan. Kami juga ingin memberi pemahaman mendalam kepada pemerintah desa dan BPD mengenai fungsi mereka,” ujar mantan Bupati Pohuwato tersebut.

Program Doorstop ke Desa

Syarif menegaskan pelantikan pengurus bukan sekadar acara seremonial. ABPEDNAS Gorontalo ingin langsung menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

Pihaknya menjalankan arahan Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, Reda Mantovani. ABPEDNAS merancang program konsolidasi bertajuk doorstop. Program ini akan menyasar tingkat kabupaten hingga ke pelosok desa.

“Kami tidak ingin pelantikan ini hanya sekadar wah lalu selesai. Ini justru starting point. Kami menyiapkan kegiatan doorstop sampai ke level desa untuk mengharmonisasi hubungan Kepala Desa dan BPD,” tegas Syarif.

Harmonisasi Pemerintah Desa dan BPD

Syarif menilai harmonisasi hubungan BPD dan Kepala Desa merupakan prioritas utama. Komunikasi yang tersumbat sering memicu perbedaan kepentingan.

Akhirnya, masalah tersebut merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan.

Untuk memperkuat pergerakan, ABPEDNAS merangkul sekitar tujuh organisasi pemerintahan desa, kelurahan, dan BPD di Gorontalo. Syarif ingin ABPEDNAS hadir sebagai mitra merangkul, bukan pemisah.

“Pengalaman saya sebagai Ketua DPRD dan Bupati menunjukkan satu hal. Konflik BPD dan Kepala Desa selalu berdampak buruk pada pembangunan desa. Kami ingin memperkuat peran BPD sebagai mitra strategis kepala desa, bukan lawan,” tambahnya.

Murni Pengabdian, Bukan Agenda Politik 2029

Langkah aktif Syarif sempat memicu spekulasi publik. Sebagian pihak mengaitkan gerakan ini dengan agenda Pemilu atau Pilpres 2029. Namun, Syarif menepis tuduhan tersebut dengan tegas.

Ia menyatakan keterlibatannya di ABPEDNAS murni sebagai wadah pengabdian. Ia hanya ingin membangun komunikasi langsung dengan warga desa.

“Jangan menilai langkah ini dari sudut pandang politik 2029. Ini murni wujud pengabdian saya kepada masyarakat,” pungkas Syarif.