PDIP Soroti Korupsi MBG, Hasto Sebut Kejanggalan Sudah Diingatkan Sejak Awal

SuluhBangsa.com, Gorontalo – Kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan. Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan penyimpangan yang menyeret sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Hasto, berbagai persoalan yang kini terungkap dapat dicegah apabila pemerintah sejak awal memberi ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Ia menilai banyak pihak telah menyampaikan berbagai catatan terkait pelaksanaan program tersebut sebelum kasus ini mencuat ke ranah hukum.

Hasto mengatakan PDIP sejak awal telah mengambil sikap hati-hati terhadap pelaksanaan program MBG. Partai berlambang banteng itu bahkan menginstruksikan seluruh kadernya untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi mengomersialkan program yang ditujukan bagi kepentingan rakyat.

Ia menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan anggaran negara harus diusut secara transparan dan tuntas demi menjaga kepercayaan publik.

Sementara itu, kasus dugaan korupsi MBG memasuki babak baru setelah penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pejabat BGN sebagai tersangka. Mereka adalah Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN sehingga sejumlah yayasan tetap dinyatakan lolos meski tidak memenuhi persyaratan. Penyidik juga menduga para tersangka memiliki keterkaitan dengan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menerima aliran dana dalam jumlah besar.

Selain dugaan intervensi, penyidik menemukan indikasi penggelembungan anggaran pada sejumlah pengadaan barang dan jasa dalam program MBG. Pengadaan tersebut disebut tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Salah satu temuan yang disorot adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik yang diduga mengalami markup. Dugaan serupa juga ditemukan dalam pengadaan 32 ribu pasang sepatu dengan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp1 triliun.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut salah satu program strategis pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Aparat penegak hukum masih terus mendalami aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. (Adrian/SB)